IndoStrategi Sebut Posisi Mendes Yandri Sangat Strategis Jalankan Program Prabowo – Gibran di Tahun Pertama

18 Oktober 2025 / oleh juangrak / views 146
IMG-20251018-WA0001

Juangrakyat.com, Jakarta – Pemerintahan Prabowo – Gibran memasuki tahun pertama per bulan Oktober. Ada kementrian yang mempunyai jangkauan kebijakan dan kerja hingga ke pelosok negeri mendapatkan sorotan survei. IndoStrategi merilis tentang kinerja kabinet merah putih pembantu Presiden Prabowo Subianto. 

Ya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di bawah kepemimpinan Yandri Susanto ada beberapa catatan positif yang diungkap oleh IndoStrategi. Publik sangat merasakan bagaimana dana desa dan koperasi desa memberi dukungan ekonomi lokal terutama untuk produksi kecil di berbagai daerah. 
 
“Digitalisasi desa dan program desa wisata mulai membuka peluang ekonomi baru di wilayah pedesaan,” ungkap Ali Noer Zaman Direktur Riset IndoStrategi. 
 
Kata Ali, sinergi dengan Asta Cita Prabowo Subianto terutama dalam hal membangun dari desa yang menunjukkan posisi kementerian tersebut sangat strategis. IndoStrategi mendapatkan survei Kemendes PDT dibawah pimpinan Yandri Susanto dengan skor hampir menyentuh angka 3. 
 
Kementerian strategis, Ali juga mengungkap ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Diantaranya, pengelolaan dana desa yang banyak bermasalah karena kurangnya transparansi di berbagai daerah. Keterbatasan aparatur desa menyebabkan dana desa tidak produktif dan hanya digunakan untuk proyek fisik jangan pendek. 
 
“Ada beberapa kementerian yang dibawah Kemendes PDT, mulai dari Kementerian Kebudayaan, Kemenko Polkam, hingga Kementerian Lingkungan Hidup,” paparnya. 
 
Dari data IndoStrategi, ada 10 besar Menteri berada top survei dalam kurun waktu setahun Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming. Diantaranya, Kemendikdasmen 3,35, Kemenlu 3,32, Kemenag 3,26, Kemendikti 3,22, Kementan 3,21, Kemenkeu 3,15, Kemendagri 3,14, Kemenhan 3,13, Kemenhut 3,08, Kementerian Investasi dan Hilirisasi 3,08, Kemen KumHam Imigrasi dan Pemasyarakatan 2,81, Kementerian ART/BPN 2,81, Kementerian HAM 2,79, Kementerian PKP 2,77 dan Kementerian ESDM 2,75.  (Red/*)
 

juangrak