Juangrakyat.com, Jakarta – Genap setahun pemerintahan Prabowo Gibran di bulan Oktober, IndoStrategi mengungkapkan kinerja pemerintahan secara nasional berada pada kategori sedang. Pemerintahan Prabowo– Gibran dinilai stabil dengan sejumlah capaian awal yang positif seperti bidang pemberantasan korupsi yang mendapat penilaian sedang menuju baik.
Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman, mengatakan, publik masih menantikan gebrakan kebijakan dalam bidang yang lain seperti stabilitas harga penegakan hukum dan HAM, dan penciptaan lapangan kerja, yang masing-masing mendapatkan skor 3.00, 2.93, dan 265 atau kategori penilaian kinerja sedang.
“Publik mengapresiasi keberanian pemerintah melakukan pergantian anggota kabinet dan tindakan tegas pimpinan partai politik yang menonaktifkan beberapa DPR yang dianggap tidak aspiratif dan empati pada aspirasi rakyat,” ungkap Ali dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/10/2025).
Terkait pembantu Presiden Prabowo ada hal menarik menurut pandangan publik. Hasil survei IndoStrategi terungkap, Kemendikdasmen dibawah komando Abdul Mu’ti masih kokoh dipuncak dengan skor 3,35. Kepercayaan terhadap tokoh ini sangat kuat, terutama terkait kebijakan dalam bidang pendidikan. Sedangkan, kementerian yang paling buncit adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hanya mendapatkan skor 2,74.
“Ada 5 kementerian dengan skor penilaian sedang tetapi di bawah angka 3.0, sehingga perlu meningkatkan kinerjanya, yakni Kemenko Kumhamimpas, Kementrian ATR BPN, Kementerian HAM, Kementerian PKP dan terakhir Kementerian ESDM,” ungkapnya.
Kata Ali, Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal. Jika diamati, terdapat pola umum yang menunjukkan bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik.
“Dengan usia kabinet yang masih berumur satu tahun, ada indikasi bahwa kabinet masih dalam fase konsolidasi,” ujarnya.
Ali menyebut, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan reformasi struktural, meningkatkan koordinasi antar Kementerian dan kelembagaan, dan meningkatkan transparansi dan terbuka terhadap pengawasan dari masyarakat, dan kreatif dalam mencari berbagai inovasi kebijakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang tinggi.
“Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkasnya. (Red/*)
